UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Jogloabang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PDF Free Download
Sosialisasi UU NO. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU NO. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Disdukcapil Kab. Sanggau
PP Nomor 40 Tahun 2019.pdf
PP 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Jogloabang
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - ppt download
Penjelasan atas undang-undang nomer 24 tahun 2013 - Disadmindukcapil Kota Surakarta
UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Jogloabang
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - ppt download
Untitled
WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/DPD RI/IV/2015-2016 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAER
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN _418111.pdf
SALINAN
ÿþ2 0 1 9 - 1 2 - 1 5 ( 1 )
WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGAR
NOMOR ft TAHUN 2017
Rtrw
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUP
BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURA
IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KE
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN A
REPUBLIK INDONESIA - No 14 Tahun 2015…Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Penegakan UU NO
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH Drs H GUSTI
Penyelenggaraan Urusan Adminduk Oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota Dalam PP Nomor 40 Tahun 2019
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Batam berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi
PDF) BIRTH RECORDING ACCORDING TO ARTICLE 31 QANUN ACEH BARAT DAYA NO. 13 of 2012 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION (Case Study in Gampong Gunung Samarinda, Babahrot District Regency. Aceh Barat Daya)
BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG
INFO PENTING YANG PERLU KITA KETAHUI…..