Pandemi Covid-19 Bukan Kesempatan Tidak Bayar Utang
Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN P
SKRIPSI PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERSONAL GUARANTOR KARENA DEBITOR WANPRESTASI (Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 13 / Pai
Kreditur Tak Masuk Daftar dalam Proses Kepailitan, Apakah Masih Bisa Menagih Utang? - Klinik Hukumonline
13 BAB 2 Pernyataan Kepailitan 2.1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “p
Kedudukan Hukum Penjamin (Personal Guarantee) dengan Pembebanan Hak Tanggungan dan Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (S
AKIBAT HUKUM KELALAIAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PKPU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 376/K/Pdt.Sus
Ganesha Law Review Volume 2 Issue 1, May 2020 P-ISSN : 2656-9744 E-ISSN : 2684-9038 96 EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG TERD
Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*
PERUBAHAN POKOK DALAM PERATURAN KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 T AHUN 2004 TEN TANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBA
KEDUDUKAN FIRMA SEBAGAI DEBITUR (TERMOHON) PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM HUKUM KEPAILITAN (STUDI TERHADAP PU
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI DEBITOR DALAM PROSES HU
KEPAILITAN: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA
Siti Anisah
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Tentang Pailit 1. Pengertian Pailit Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat d
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK PERSONAL GUARANTEE YANG DINYATAKAN PAILIT
DIREKSI SEBAGAI PENJAMIN PERORANGAN DALAM HAL KEPAILITAN PADA PERSEROAN TERBATAS Ranitya Ganindha1, Nadia Chairunnisa Purbo2, Az
Patut Dicoba, Deretan Cara Kreatif Orang Menagih Utang - Citizen6 Liputan6.com
Analisis Yuridis Hilangnya Hak Tagih Negara terhadap Perusahaan Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 116 PK/PDT.SUS - Pailit/2013)
Untitled
KERTHA PATRIKA 89 TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP DEBITOR Oleh : Novita
TESIS IRMA FEDRIYANTI NPM : 1820020007 IRMA FEDRIYANTI NPM : 1820020007 PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA
Page 94 - CAFB Modul Hukum Bisnis dan Perpajakan
TINJAUAN NORMATIF MENGENAI KONSEKUENSI YURIDIS DEBITUR PAILIT TERHADAP KLAUSULA ARBITRASE DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 3
Lex Privatum, Vol. IV/No. 1/Jan/2016 57 TUGAS DAN WEWENANG HAKIM PENGAWAS TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILI
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya, demikian
i USM TANGGUNG JAWAB DEBITUR PAILIT DALAM HAL HARTA PAILIT TIDAK CUKUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEP
Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank (The position of Bank Indonesia in the Banking Bankruptcy)
Niaga
REPUBLIK INDONESIA
Bisa Tidak Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang? - DNT Lawyers | Indonesia Litigation Law Firm
USM BATASAN WAKTU BAGI KURATOR DALAM MENGURUS ASET PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT BAGI KEPENTINGAN KREDITOR SKRIPSI Diajukan
S A S I
HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya – Prenada Media
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pernyataan kepailitan Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepe
TERSESAT NOMINA “VENTURA” THE MISCONSTRUED TERM OF “VENTURA”
Mahyani - 1 PENYELESAIAN UTANG PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT YANG OBJEK JAMINANNYA MILIK PIHAK KETIGA MAHYANI Abstra